Praktisi Hukum Zamal Fatner dan Politisi Senior H Rafik Apresiasi Langkah Cepat Pj Bupati Selesaikan Kisruh PPPK

Pj Batubara Nizhamul memfasilitasi pertemuan kuasa hukum Zamal Setiawan SH dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendudukan, dan Ketua Panitia Penyelenggaraan Pelaksanaan ujian C-ASN PPPK, Jumat (5/1/2024).

topmetro.news – Pj Bupati Batubara Nizhamul memfasilitasi pertemuan kuasa hukum Zamal Setiawan SH dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendudukan, dan Ketua Panitia Penyelenggaraan Pelaksanaan Ujian C-ASN PPPK, Jumat (5/1/2024).

Zamal Setiawan mengapresiasi langkat cepat Pj Bupati Batubara Nizhamul yang mengundang seluruh pihak terkait kekisruhan ujian seleksi C-ASN PPPK tahun 2023. “Dalam pertemuan ini, kampi memaparkan sekaligus menyimpulkan bahwa pelaksanaan ujian seleksi C-ASN PPPK Batubara bermasalah,” pungkas Zamail Setiawan.

Setelah mendengarkan pemaparan, Pj Bupati Nizhamul dalam waktu dekat akan melakukan rapat internal bersama Kadisdik, BKD, dan ketua pansel. Sekaligus untuk melakukan evaluasi. Dan Pj Bupati akan bertindak tegas jika kelak ada kejanggalan dan ada oknum bermain mata.

“Statemen ini kami catat dan akan kami tagih,” pungkas Zamal Setiawan didampingi Masro Mario Sitohang SH.

Menyikapi hal tersebut, politisi senior H Muhammad Rafik menyampaikan, terima kasih dan mengapresiasi Pemkab Batubara melalui Pj Bupati Nizamul Ahyar SE MM. Yakni terkait respon yang baik atas laporan Zamal Fatner berdasarkan keluhan para guru yang mengikuti seleksi ASN PPPK 2023 .

Rafik juga mengingatkan agar penyelesaian persoalan indikasi kecurangan dalam seleksi ASN PPPK ditanggapi serius dan dilakukan dalam bentuk nyata. Yakni degan membentuk tim investigasi dan pansus guna menyelesaikan masalah itu. Apalagi mengingat hal serupa yang sempat terjadi di beberapa daerah. Di mana ada dugaan panitia dan oknum dinas terkait melakukan kecurangan. Yakni, dalam kasus yang sama di beberapa kabupaten di Provinsi Sumut.

“Kita juga mememinta kepada ‘stake holder’ yang terlibat, dalam hal ini Dinas Pendidikan, BKD, DPRD agar lebih transparan pada penyelesaiaan ini,” ujar Rafik.

Lanjut Rafik, hal itu guru adalah garda terdepan dan berperan aktif dalam membangun peradapan bangsa. “Maka kita tidak boleh mencederai semangat luhur mereka. Dan ini adalah bentuk kejoliman. Untuk itu saya meminta APH untuk mengusut tuntas masalah ini,” pungkasnya.

sumber | RELIS

Related posts

Leave a Comment